Keterlibatan Abramovich dan Pemerintah Inggris dalam Krisis Dana Ukraina

Perseteruan antara oligarki Roman Abramovich dan pemerintah Inggris semakin memanas. Tim hukum Abramovich mengklaim bahwa keterlambatan pelepasan dana untuk korban Ukraina disebabkan oleh pihak pemerintah. Dalam sebuah surat, mereka menyatakan bahwa bantuan ini adalah niat awal Abramovich dan akan dia lakukan secara sukarela setelah aset-asetnya tidak lagi dibekukan.

Tanggapan Menteri Luar Negeri

Surat tersebut mendapat tanggapan keras dari Menteri Luar Negeri Yvette Cooper, yang menyatakan kepada harian Inggris, The Independent: “Saatnya Roman Abramovich melakukan hal yang benar, jika tidak, kami akan bertindak.”

Pertikaian ini muncul menjelang tenggat waktu 17 Maret bagi mantan pemilik Chelsea tersebut untuk merespon seruan pemerintah, setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengancam tindakan hukum pada bulan Desember lalu untuk memaksa Abramovich menyerahkan uang yang diterimanya dari penjualan klub demi memberikan kompensasi bagi Ukraina.

Starmer menegaskan di parlemen pada bulan Desember: “Pesan saya kepada Abramovich jelas: waktu terus berjalan.”

Dia mendapatkan dukungan dari menteri senior lainnya, termasuk Menteri Keuangan Rachel Reeves yang menegaskan: “Sangat tidak dapat diterima bahwa lebih dari £2,5 miliar uang yang berhak diterima oleh rakyat Ukraina dibiarkan dibekukan di rekening bank Inggris.”

Isu Hukum dan Penjelasan dari Tim Hukum Abramovich

Surat ditujukan kepada miliarder Rusia tersebut oleh Kantor Penerapan Sanksi Keuangan (OFSI) pada 17 Desember 2025, menuntut dana tersebut. Namun, tim hukum Abramovich, Kobre & Kim, baru-baru ini mengirimkan surat yang menuduh pemerintah Inggris sebagai penyebab keterlambatan.

Mereka menyebutkan: “Abramovich telah berusaha untuk memajukan donasi sesuai dengan kerangka yang disepakati saat transaksi tersebut, yang juga tercantum dalam Akta Pernyataan yang disetujui oleh pemerintah Inggris.”

Tim hukum menyatakan bahwa selama interaksi terbatas dengan pihak berwenang Inggris, Abramovich berupaya menyelesaikan isu hukum yang rumit untuk melanjutkan niatnya mendonasikan hasil penjualannya kepada amal.

Posisi Pemerintah Inggris

Menteri Yvette Cooper membalas dengan menekankan bahwa dana yang dijanjikan kepada Ukraina sudah ada sejak lebih dari tiga tahun lalu. “Saatnya Roman Abramovich melakukan hal yang benar, tetapi jika tidak, kami akan bertindak,” ujarnya. “Itulah mengapa izin telah dikeluarkan. Saatnya uang ini digunakan untuk membangun kembali kehidupan orang-orang yang terdevastasi akibat perang ilegal Putin.”

Pemerintah menganggap tindakan ini sebagai bagian dari pemulihan aset dari miliarder Rusia terkait Putin untuk membantu Ukraina.

Tim Abramovich sebelumnya juga mengaitkan masalah ini dengan kasus hukum terbuka di Jersey yang menyelidiki asal-usul kekayaannya, yang menjadi penghalang untuk mencairkan aset dan melakukan pembayaran.

Konteks Sejarah

Pada April 2022, Pengadilan Royal Jersey memberlakukan perintah pembekuan formal terhadap aset senilai $7 miliar yang dikaitkan dengan Abramovich. Pengacara Umum Jersey menyatakan bahwa Abramovich merupakan tersangka dalam sebuah penyelidikan kriminal.

Kerajaan Jersey menyebut bahwa klaim terhadap Abramovich muncul setelah ia mengakui selama proses hukum antara dirinya dan Boris Berezovsky pada 2012, bahwa ia pernah terlibat dalam kegiatan korup di Rusia pada 1990-an dan awal 2000-an.

Dengan latar belakang sebagai mantan gubernur di Chukotka, wilayah Arctic Russia, Abramovich telah mengalami banyak sorotan terkait kekayaannya, terutama setelah ia memperoleh status residensi di Jersey pada 2016.

Perkembangan situasi ini sangat krusial mengingat dampaknya terhadap upaya pemulihan Ukraina yang membutuhkan dukungan finansial untuk menghadapi efek dari konflik yang berlangsung.

(PL/GN)
sumber : www.independent.ie