Tantangan Finansial bagi Negara Peserta Piala Dunia 2026

Dengan semakin dekatnya Piala Dunia FIFA 2026 yang diikuti oleh 48 negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada isu penting yang mengancam banyak negara peserta, terutama dari Afrika dan wilayah berkembang lainnya. Masalah ini berkaitan dengan kewajiban pajak yang akan menambah beban finansial bagi mereka.

Penyelidikan yang dilakukan oleh The Guardian mengungkapkan bahwa FIFA belum berhasil mencapai kesepakatan untuk pembebasan pajak secara menyeluruh dengan pemerintah AS untuk semua negara yang berpartisipasi. Meskipun FIFA sendiri menikmati status bebas pajak di AS sejak Piala Dunia 1994, hal ini tidak berlaku untuk 48 asosiasi nasional yang akan bersaing tahun ini.

Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan yang mencolok. Hanya 18 negara yang lolos memiliki perjanjian pencegahan pajak berganda (DTA) dengan AS, yang melindungi mereka dari pajak federal. Sebagian besar dari negara tersebut adalah negara-negara Eropa, ditambah beberapa negara seperti Mesir, Maroko, Afrika Selatan, Australia, Kanada, dan Meksiko.

Bagi tim Afrika yang tidak memiliki perjanjian seperti itu, termasuk beberapa negara yang baru pertama kali berpartisipasi, implikasi finansial bisa sangat merugikan. Misalnya, Haiti dan Cabo Verde berpotensi menghadapi kewajiban pajak yang lebih tinggi dibandingkan negara kuat tradisional seperti Inggris atau Prancis, yang federasinya dilindungi oleh DTA.

Kondisi ini menciptakan sistem dua tingkat, di mana negara-negara kaya dan memiliki hubungan diplomatik kuat menghadapi biaya operasional yang lebih rendah, sementara asosiasi sepak bola yang kurang berkembang harus menanggung beban finansial yang lebih besar.

Ahli pajak memperingatkan bahwa dampaknya bisa berlanjut jauh melampaui turnamen itu sendiri. Oriana Morrison, seorang konsultan yang telah memberi saran kepada sejumlah federasi sepak bola, menjelaskan bahwa dana yang hilang akibat pajak seharusnya bisa digunakan kembali untuk pengembangan sepak bola grassroots.

Partisipasi di Piala Dunia bagi banyak federasi Afrika bukan hanya soal prestise tetapi juga kesempatan ekonomi. Uang hadiah dan pendapatan terkait sering digunakan untuk membangun infrastruktur, program pemuda, dan liga domestik. Namun, dengan pajak perusahaan federal AS yang mencapai 21% dan tarif pajak penghasilan tertinggi 37%, sebagian besar pendapatan ini mungkin akan terserap sebelum sampai kembali ke federasi asal.

Bagi negara-negara yang memiliki DTA, keringanan yang didapat tidak sepenuhnya menyelamatkan. Berdasarkan hukum AS, atlet dan pelatih tetap harus membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh saat berkompetisi di negara tersebut. Ini berarti tokoh-tokoh terkenal seperti Carlo Ancelotti, yang saat ini melatih Brasil, bisa dikenakan pajak ganda—baik di Brasil maupun di AS.

Sementara itu, pelatih seperti Thomas Tuchel dari Inggris beruntung memperoleh pengaturan pajak yang lebih menguntungkan, di mana mereka hanya membayar pajak di negara asal mereka berkat adanya perjanjian yang ada.

Meskipun federasi yang lebih kaya mungkin bisa menanggung biaya tambahan ini, asosiasi yang lebih kecil—terutama yang berasal dari Afrika—kemungkinan besar tidak memiliki fleksibilitas finansial yang sama. Ditambah lagi, FIFA menetapkan anggaran operasional tetap sebesar $1,5 juta per tim, meskipun biaya perjalanan dan akomodasi di AS terus meningkat. Alokasi harian untuk anggota delegasi juga berkurang dari $850 saat Piala Dunia 2022 menjadi $600 untuk tahun 2026.

Kondisi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi negara-negara peserta, di mana keikutsertaan dalam ajang bergengsi ini bisa menciptakan dampak finansial yang signifikan, terutama bagi federasi yang lebih kecil.

(WC/GN)
sumber : guardian.ng