Dampak Kebijakan Imigrasi AS Terhadap Piala Dunia 2026

Kembali pada tahun 2017, Gianni Infantino, Presiden FIFA, menyatakan bahwa larangan perjalanan yang diterapkan oleh Trump untuk enam negara mayoritas Muslim akan bertentangan dengan regulasi turnamen. Hal ini bisa mengancam harapan AS untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. “Jelas, setiap tim yang berhak mengikuti Piala Dunia, termasuk pendukung dan pejabatnya, harus memiliki akses ke negara tersebut. Jika tidak, Piala Dunia tidak akan berlangsung,” tegasnya.

Namun, kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Trump pada masa jabatan keduanya menyebabkan empat negara, yakni Iran, Haiti, Senegal, dan Pantai Gading, mengalami larangan perjalanan penuh atau sebagian. Pihak Gedung Putih menyebutkan perlunya pengelolaan ancaman keamanan sebagai alasan kebijakan ini.

Analisis data perjalanan oleh BBC menunjukkan bahwa lebih dari seperempat dari 48 negara yang berpartisipasi di Piala Dunia menghadapi larangan perjalanan, pembatasan yang lebih ketat, atau tingkat penolakan visa yang tinggi. Bulan lalu, pengunjung dari Aljazair, Senegal, Pantai Gading, Kap Verde, dan Tunisia diberikan pengecualian dari kewajiban membayar deposit hingga $15,000 sebelum mendapatkan visa AS.

Kritik dari Jurnalis Olahraga

Pada akhir pekan lalu, Asosiasi Pers Olahraga Internasional mengungkapkan keluhan tentang “masalah lama yang tidak bisa diterima bagi kami, yakni penolakan visa masuk bagi rekan jurnalis yang sudah terakreditasi.” Senin lalu, FIFA mengumumkan bahwa Omar Artan, yang seharusnya menjadi wasit pertama dari Somalia di final Piala Dunia, harus dicoret dari daftar pejabat setelah visa masuknya ditolak oleh pihak imigrasi AS. Alasan penolakan tidak diberikan, namun Somalia merupakan salah satu negara yang masuk dalam daftar larangan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump.

Suara dari Eks Pemain

Craig Foster, mantan kapten tim nasional Australia, mengungkapkan, “Ini adalah turnamen di mana pemain, fans, dan pejabat tidak datang dengan bebas dari risiko, jika mereka bisa masuk sama sekali. Untuk sebuah olahraga yang telah mengklaim komitmen terhadap kebijakan hak asasi manusia selama satu dekade, ini sangat memalukan.”

Foster menegaskan bahwa ini seharusnya menghilangkan pandangan yang masih ada di masyarakat tentang adanya pemisahan antara politik dan olahraga. “Piala Dunia kali ini sangat dipolitisasi, berbeda dari turnamen olahraga lainnya yang pernah saya ingat.”

Konteks dan Dampak

Dampak dari kebijakan imigrasi yang berlaku jelas akan memengaruhi keikutsertaan ribuan penggemar dan profesional yang seharusnya menyaksikan perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akses dan persetujuan penyelenggaraan Piala Dunia di masa yang akan datang, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

(WC/GN)
sumber : www.bbc.com