Kekacauan Menyusul Kemenangan PSG di Liga Champions

Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, mengumumkan rencananya untuk meminta Presiden Emmanuel Macron mengadakan sidang luar biasa pada awal Juli. Tujuan dari sidang ini adalah untuk mempercepat pengesahan RUU keamanan RIPOST setelah terjadinya kekerasan yang mengikutinya kemenangan Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions.

Rancangan undang-undang ini diajukan oleh pemerintah pada 25 Maret 2026 dan telah mendapatkan persetujuan dari Senat. RUU ini ditujukan untuk menangani berbagai tindakan yang dianggap menciptakan “kekacauan sehari-hari,” termasuk pesta rave ilegal, penyalahgunaan nitro oksida, penggunaan mortir kembang api, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, RUU ini akan memperluas kewenangan polisi dan kemampuan pengawasan mereka.

Data Terkait Kemenangan PSG

Lebih dari 200 orang dikabarkan terluka dan satu orang kehilangan nyawa di Paris setelah PSG berhasil meraih gelar Liga Champions untuk kedua kalinya berturut-turut, menurut keterangan Kementerian Dalam Negeri pada Minggu lalu.

Usulan Pemulihan Kerugian

Lecornu menyampaikan niatnya kepada Majelis Nasional untuk memasukkan RUU RIPOST dalam agenda pada pekan yang dimulai 6 Juli. Ia menyatakan bahwa Prancis tidak cukup bertindak untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku yang merusak, dengan biaya perbaikan sering kali dibebankan kepada masyarakat.

Dia meminta para menteri untuk segera menyusun proposal yang lebih efektif untuk memulihkan biaya tersebut dan akan bertindak dengan cara yang lebih tegas. Meskipun demikian, beberapa tunjangan kesejahteraan mungkin akan dipakai untuk menutupi kompensasi bagi mereka yang terkena dampak kerusakan.

Pemandangan Serupa di Masa Lalu

Paris pernah mengalami situasi serupa setelah kemenangan PSG di semifinal melawan Bayern Munich di Jerman, serta setelah kemenangan mereka di final Liga Champions melawan Inter Milan tahun lalu. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa kerusuhan setelah pertandingan besar menjadi masalah yang terus berulang, dan pemerintah kini berusaha untuk mengatasi encana ini dengan lebih serius.

(SA/GN)
sumber : www.aljazeera.com